PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pertahanan
negara merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha
untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional,
yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi,
dan keadilan sosial sebagaimana yang tercantum dalam Alenia Keempat UUD NRI
1945. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara tersebut, setiap warga negara
mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara
sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara
untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. Bahkan, hal ini telah
tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap
warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara.
Dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara, Indonesia mengembangkan sistem pertahanan
dan keamanan rakyat semesta, atau yang lazim disebut Sishankamrata. Pertahanan
negara model ini pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang
bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap
hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri
untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang
merdeka dan berdaulat (survival of the nation and survival of the state),
bermakna pula sebagai pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya
nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai
satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh sebagai cerminan atas sifat kesemestaannya.[1]
Penggunaan sistem ini telah terakomodir dalam Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945
yang secara tegas menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat merupakan kekuatan
pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara
Namun,
Anggota Komisi I DPR I Bidang Pertahanan DPR, Susaningtyas Kertopati menilai
bahwa TNI belum mampu melaksanakan fungsi pertahanan secara menyeluruh untuk
menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan
keselamatan dari ancaman. Ancaman tersebut bersifat militer dan nonmiliter,
bersifat internal maupun eksternal, fisik dan nonfisik serta bersifat
multidimensional, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya.[2] Dengan
dilatarbelakangi pelaksanaan fungsi pertahanan negara merupakan tanggung jawab
seluruh komponen bangsa dan negara inilah, Wacana wajib militer mencuat kembali
dalam Rancangan Undang-undang Komponen Cadangan Negara, untuk selanjutnya
disebut RUU Komcad. Mengingat Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa
rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
subjek penerapan wajib militer di Indonesia dalam konteks ini adalah seluruh
warga negara di Indonesia.
B. Rumusan Masalah
1.
Pro Penerapan Wajib Militer Di Indonesia
2.
Kontra Penerapan Wajib Militer Di Indonesia
RUMUSAN
MASALAH
1. Pro Penerapan Wajib Militer Di Indonesia
Kemerdekaan
Indonesia merupakan hasil dari perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Hal
ini dapat ditemukan dalam pernyataan dalam Alenia Kedua Pembukaan UUD NRI 1945
yang menyatakan bahwa “Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah
sampailah kepada saat yang berbahagia”. Dalam buku Santiaji Pancasila, J.W.
Sulandra menyebutkan bahwa dari pernyataan dalam Alenia Kedua Pembukaan UUD
1945 terkandung kewajiban moral bagi warga negara sebagai pewaris bangsa untuk
menerangkan berhasilnya perjuangan bangsa Indonesia dalam menegakkan
kemerdekaan negera Indonesia sebagai negara nasional. Oleh karena kemerdekaan
Indonesia merupakan hasil perjuangan, maka ada kewajiban moral bagi pewaris
untuk menjaga terpeliharanya itu.[4] Berkaitan dengan hal tersebut, hukum harus
dapat menumbuhkan dan mengembangkan rasa tanggung jawab warga negara terhadap
terjaga dan terpeliharanya kemerdekaan Indonesia sebagaimana pendapat dari
Satjipto Rahardjo yang menyatakan bahwa hukum, sebagai sarana perekaya sosial,
harus dapat menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional dan rasa tanggung
jawab sosial pada setiap anggota masyarakat.[5] Oleh karena itu, upaya
menumbuhkembangkan kewajiban moral bagi warga negara untuk menjaga
terpeliharanya kedaulatan tersebut hanya dapat diwujudkan secara sempurna
melalui penerapan wajib militer.
Dalam
doktrin pertahanan dan keamanan negara, Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia menghendaki adanya bentuk integralistik dalam bidang
Pertahanan dan Keamanan negara yang dirumuskan dalam bentuk wawasan nasional
yang berintikan kekompakan, kesatuan, dan persatuan serta keterpaduan antara
pemerintah, angkatan bersenjata, dan rakyat.[6] Kekompakan, kesatuan, dan
persatuan serta keterpaduan hanya akan terjadi ketika para anggota kelompok,
termasuk pemimpinya, mempunyai tata nilai yang sama.[7] Penanaman tata nilai
yang sama ini hanya dapat dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan.
Pendidikan dan pelatihan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara yang paling
relevan adalah melalui penerapan wajib militer.
Berbeda
dengan perumusan hak-hak konstitusional yang lain, hak warga negara untuk ikut
serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara selalu berdampingan dengan
kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Rumusan
Pasal 30 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara
merupakan pasal yang berbentuk kumulatif. Hal ini berarti bahwa usaha
pertahanan dan keamanan negara tidak hanya dipandang menganai hak semata,
tetapi juga kewajiban warga negara. Menurut Rowland B. F. Pasaribu, refleksi
dari hak warga negara untuk ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan
negara merupakan wujud kehormatan dan tanggung jawab warga negara untuk
berkontribusi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.[8] Hal ini berarti
bahwa antara hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan
negara bertalian erat sehingga hak dalam konteks tersebut merupakan amanat yang
diberikan oleh konstitusi kepada warga negara sebagai kekuatan pendukung dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara.
Carl
Joachim Friedrich menyatakan bahwa konstitusi merupakan upaya untuk secara
jelas mewadahi semua kehendak politik rakyat selaku anggota masyarakat
hukum.[9] Dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, bangsa Indonesia
menyadari bahwa tidaklah cukup jika hanya mengandalkan kekuatan sentral dari
Tentara Nasional Indonesia saja tetapi juga setiap warga negara harus ikut
hadir didalamnya. Oleh karena itu, UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas bahwa rakyat
adalah kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dalam
Pasal 30 ayat (2). Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, usaha
pertahanan dan keamanan negara ini tidak akan terwujud dengan baik apabila
rakyat tidak memiliki kemampuan pertahanan dan keamanan yang mumpuni. Usaha
pertahanan dan keamanan negara merupakan jelmaan dari pokok pikiran bahwa
setiap warga negara wajib ikut serta dalam mempertahankan negara demi persatuan
dan kesatuan bangsa yang secara langsung melindungi segenap bangsa Indonesia.
Hal ini merupakan aktualisasi dari sila ketiga yang menjadi landasan salah satu
aspek kehidupan nasional khusus di bidang pertahanan keamanan. Hal ini berarti
setiap warga negara memiliki kewajiban dalam menjaga dan mempertahankan
keutuhan dan kedaulatan suatu negara dengan cara mereka hadir didalamnya dan
ikut serta secara langsung. Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa
sesungguhnya kehendak rakyat Indonesia sendirilah yang menginginkan adanya
pendidikan dan pelatihan dalam upaya pertahanan dan keamanan negara bagi
seluruh rakyat Indonesia, dan penerapan wajib militer adalah wadah untuk
melaksanakan amanat Pasal 30 ayat (2) UUD NRI 1945.
Sejatinya,
setiap warga negara berhak untuk mendapatkan persiapan secara dini dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara disebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan
melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa,
serta menanggulangi setiap ancaman yang diselenggarakan oleh pemerintah dan
dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Hal ini berarti bahwa
sistem pertahanan negara Indonesia dipersiapkan secara dini, termasuk persiapan
secara dini bagi rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara. Hal ini diperkuat dengan adanya Pasal 1 angka 6 Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, sistem pertahanan
negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh
warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan
secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,
berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman. Oleh karena itu,
pemerintah wajib untuk memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara baik dalam kondisi damai maupun kondisi
perang. Bahkan, Pasal 9 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002
tentang Pertahanan Negara menyatakan secara tegas bahwa keikutsertaan warga
negara dalam upaya bela negara dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam
penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan melalui pelatihan dasar
kemiliteran secara wajib. Hal ini berarti bahwa penerapan wajib militer di
Indonesia merupakan upaya yang wajib dilaksanakan dalam rangka menciptakan pola
sistem pertahanan dan keamanan negara yang total, terpadu, terarah,
berkesinambungan dan berkelanjutan. Mengingat pelatihan dasar kemiliteran
secara wajib merupakan turunana dari hak konstitusional warga negara dalam
usaha pertahanan dan keamanan negara, negara, terutama pemerintah, wajib
memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak tersebut yang
sejatinya tanggung jawab negara, terutama pemerintah sebagaimana yang tercermin
dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945. Ketika negara tidak menerapkan wajib
militer, negara telah melalaikan kewajibannya untuk memenuhi hak konstitusional
warga negaranya dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
2.
Kontra Penerapan Wajib Militer Di
Indonesia
Pasal
27 ayat (3) jo Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 bertalian erat bukan hanya terhadap
kewajiban warga negara dalam upaya pembelaan, pertahanan, dan keamanan negara,
tetapi juga menyangkut mengenai hak. Dworkin berpendapat bahwa hak bukan apa
yang dirumuskan, melainkan nilai yang mendasari perumusan tersebut. Dengan
demikian, dapat dipahami bahwa perumus UUD NRI 1945 sejatinya menginginkan
warga negara untuk secara sukarela membela, mempertahankan, mengamankan negara
tanpa harus memberlakukan kewajiban yang bersifat imperatif kepada warga
negara. Hal ini diperkuat dengan adanya Penjelasan Pasal 9 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan
bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai
oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa
dan negara. Hal ini berarti bahwa upaya bela negara merupakan bentuk rasa cinta
tanah air sehingga tidak perlu adanya paksaan dalam usaha menimbulkan rasa
cinta tersebut.
Selain
itu, Pasal 30 Ayat (1) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa usaha pertahanan dan
keamanan negara bukan hanya merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara,
tetapi juga hak. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bukan hak diciptakan
oleh hukum, melainkan hak yang memaksa adanya hukum.[10] Dengan demikian, Pasal
30 ayat (1) UUD NRI 1945 diciptakan untuk menjamin adanya hak warga negara
untuk dapat ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pada
prinsipnya, Hak adalah wewenang yang diberikan hukum obyektif (hukum yang
berlaku umum) kepada subyek hukum. Seseorang dapat mengunakan haknya seluas
mungkin asalkan tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah yang berlaku.[11]
Dengan demikian, batasan adanya pemenuhan hak didasarkan pada kaidah-kaidah
yang berlaku. Penerapan wajib militer di Indonesia sangat tidak tepat karena
negara mengharuskan penggunaan hak warga negara untuk ikut serta dalam usaha
pertahanan dan keamanan negara. Selaras dengan klausul kewajiban, hal tersebut
secara jelas akan menimbulkan suatu sanksi bagi setiap warga yang tidak
penerapan wajib militer tersebut. Adanya sanksi ini menggambarkan bahwa negara
terkesan otoriter dengan memaksakan penggunaan hak seseorang untuk ikut serta
dalam menerapkan wajib militer.
Wajib
militer merupakan sebuah pemaksaan dari negara kepada warga negara. Hal ini
dapat ditunjukkan dengan tidak diakomodirnya conscientious objection dalam
konsep wajib militer. Dalam konsep wajib militer, warga negara tidak bisa
menolak mengikuti wajib militer dengan alasan bahwa hati nurani dan
keyakinannya melarang ia untuk terlibat dalam setiap bentuk kekerasan dan
penggunaan senjata serta pembunuhan. Ketika hal tersebut terjadi, maka wajib
militer sesunggungguhnya merupakan pelanggaran terhadap Pasal 28 E ayat (2) UUD
1945 yang menjamin hak setiap orang untuk menyatakan sikap dan pikiran sesuai
dengan hati nuraninya.
Penerapan
wajib militer sebagai satu-satunya cara bagi warga negara untuk ikut serta
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan bentuk pereduksiaan makna
dari konsep pertahanan dan keamanan semesta. Dalam konsep Negara integralistik
berlandaskan Pancasila, setiap komponen negara memiliki tugasnya masing-masing
dengan menciptakan suasana yang baik, membina toleransi, sikap saling
menghormati dan menghargai. Pemenuhan konsep negara integralistik berkenaan
dengan tanggung jawab rakyat terhadap negara dalam pertahanan dan keamanan
negara diwujudkan melalui partisipasi sosial, dukungan sosial, dan pengawasan
sosial.[12] Hal ini telah dituangkan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan
bahwa Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara dalam upaya bela
negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara diselenggarakan
melalui pengabdian sesuai dengan profesi. Oleh karena itu, tanpa perlu harus
melakukan penerapan wajib militer, rakyat Indonesia tetap dapat membantu
perjuangan Tentara Nasional Indonesia dalam sistem pertahanan dan keamanan
semesta.
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.Berkaitan
dengan substansi hukum, menghilangkan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengandung substansi mengenai kewajiban imperatif
terhadap warga negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara bagi seluruh
rakyat Indonesia, termasuk menghilangkan RUU Komcad dari Prolegnas, dan
merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, terutama
pasal Pasal 7
2.
Berkaitan dengan struktur hukum, melakukan rekrutmen personil TNI serta
menambah anggaran belanja alutsista Indonesia untuk menutupi kekurangan
personil dan alutsista apabila TNI belum mampu melaksanakan fungsi pertahanan
secara menyeluruh untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan
wilayah NKRI, dan keselamatan dari ancaman.
3.
Berkaitan dengan substansi hukum, memberikan pendidikan kewarganegaraan kepada
warga negara melalui penghidupan kembali Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (P4) agar warga negara Indonesia memahami bahwa mereka bersaudara
sehingga dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghilangkan
konflik horizontal akibat berbagai macam perbedaan.
SUMBER :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar